Berita

Berita ❯ Kota Padang

KPU Sumbar: Penetapan 11 Calon Kepala Daerah Terpilih Harus Ditunda

TVRI Sumatera Barat • Politik 08 Januari 2025 JAM 16:35:03 WIB

SUMBAR - Pasca keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Makamah Konstitusi (MK) pada 3–6 Januari 2025, KPU Sumbar menyampaikan bahwa sebanyak 11 kabupaten kota harus mengahadapi permohonan 13 pemohon yang tidak puas terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan serentak 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumbar Hamdan mengatakan, 13 perkara dari 11 KPU kabupaten dan kota di Sumbar mengharuskan penetapan calon terpilihnya ditunda karena 11 daerah tersebut masih menjalani perkara perselisihan (PHP) hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dijelaskan Hamdan, 13 perkara dari 11 KPU kabupaten kota tersebut yakni, 2 perkara dari KPU Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sisanya satu perkara masing-masing untuk 9 kabupaten kota lainnya, yakni Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar.

“Melalui website resmi MK-RI, jadwal persidangan 13 perkara PHP untuk 11 kabupaten kota di Sumbar akan digelar pada Jumat, 10 Januari 2025,” katanya, Rabu, 8 Januari 2025.

Hamdan juga menyebut, semua perkara PHP dari Sumbar akan bersidang di panel 1 yang dipimpin oleh Majelis Hakim Suhartoyo didampingi Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

”Sebagai bentuk koordinasi antara KPU kabupaten kota yang berperkara dengan tim persidangan KPU RI, maka KPU Provinsi tetap mendampingi setiap satker agar informasi dan kelancaran persidangan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil dan penetapan hasil pemilihan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan, apabila tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, dilaksanakan paling lama tiga hari setelah KPU Provinsi atau KPU kabupaten kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.

“Sementara itu, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2024 dipastikan tidak ada gugatan (PHP) di Mahkamah Konstitusi  (MK) yang tercatat di e-BRPK,” ucapnya.

Wartawan : Tio Furqon Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU