Berita

Berita ❯ Kota Padang

KPU Padang Mulai Rekapitulasi Suara Pilkada 2024

TVRI Sumatera Barat • Politik 05 Desember 2024 JAM 23:36:43 WIB

PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Padang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, Kamis, 5 Desember 2024.

Rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Padang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Padang Dorri Putra, didampingi Komisioner KPU Padang lainnya, Arset Kusnadi, Arianto, Jefri Hariyanto, Randy Adi Tama, dan Sekretaris KPU Padang Agustian.

Dalam rekapitulasi, kotak suara dari setiap kecamatan dibuka dan diserahkan ke KPU, dan diperlihatkan kepada Bawaslu dan saksi pasangan calon (paslon). Kemudian, Ketua PPK membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon mulai dari per kelurahan hingga total keseluruhan di kecamatan tersebut. 

"Kita mengagendakan dua hari rekapitulasi, karena di salah satu kecamatan di Kota Padang ada yang PSU yaitu satu TPS di Kecamatan Padang Selatan. Kita menunggu proses rekapitulasi di Kecamatan Padang Selatan," kata Ketua KPU Padang Dorri Putra. 

Saat ini, kata Dorri Putra, sudah ada 10 D Hasil di 10 kecamatan yang ada di Kota Padang. Kemudian, masih menunggu satu D Hasil yang akan diselesaikan oleh Padang Selatan, yaitu merekap hasil perhitungan surat suara dari kecamatan untuk menjadi rekapitulasi di tingkat Kota Padang. 

"Kita targetkan hari pertama tujuh kecamatan selesai, dan hari kedua target semuanya selesai. Setelah 11 kecamatan selesai baru kita menetapkan perolehan suara untuk masing-masing paslon baik pemilihan gubernur maupun pemilihan walikota," ujarnya. 

Dorri Putra mengatakan, bahwa rekapitulasi ini bukan menetapkan pasangan terpilih karena penetapan pasangan terpilih dilakukan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan bahwa jika Kota Padang tidak ada lokus sengketa hasil. 

Menurutnya, paslon kepala daerah dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara ke MK paling lambat tiga hari kerja sejak keputusan atau penetapan perolehan suara hasil Pilkada diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten dan kota. 

"Jadi, setelah MK mengumumkan di buku registernya, maka bisa kita (KPU) menetapkan pasangan terpilih 3 hari setelah MK mengumumkan di buku registernya tersebut," ucapnya.

Wartawan : Tio Furqon Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU