Berita

Berita ❯ Kabupaten Limapuluh Kota

Angka Kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota Masuk Lima Besar, Benni Okva Kritik Kepemimpinan Bupati

TVRI Sumatera Barat • Pemerintahan 07 Agustus 2024 JAM 16:49:41 WIB

LIMAPULUH KOTA - Angka kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota masuk tahap mengkhawatirkan. Kini, Limapuluh Kota bertengger di posisi lima daerah yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak di Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2023 lalu di kota ini berjumlah 395,31 ribu jiwa. Dari jumlah itu. persentase penduduk miskin per 30 November 2023 tercatat 6,8 persen. Jumlah ini naik 0,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang dilaporkan 6,59 persen.

"Alangkah naifnya, di daerah yang punya potensi besar, angka kemiskinannya tinggi. Ini membuktikan, tata kelola daerah tidak berjalan maksimal. Pemkab Limapuluh Kota di bawah kepemimpinan Safaruddin sebagai bupati, gagal menggali potensi sekaligus menjalankan program pengentasan kemiskinan. Negeri ini seperti auto pilot," terang anggota DPRD Limapuluh Kota, Benni Okva, Rabu, 7 Agustus 2024

Benni mengungkapkan, sebenarnya ada tiga simpul pola pengentasan kemiskinan yang bisa dilakukan Pemkab Limapuluh Kota. "Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga adalah pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Itu sesuai dengan pola yang disarankan Bank Dunia," ungkap Benni.

Kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan. "Tapi sinergitas tiga simpul ini seolah tak pernah dilakukan Pemkab Limapuluh Kota. Akibatnya, angka kemiskinan terus naik," kata Benni.

Tokoh muda Situjuah itu berharap Bupati Safaruddin bisa menuntaskan persoalan ini di masa-masa akhir jabatannya. Benni menyarankan agar bupati tidak cuma berfokus pada penghargaan-penghargaan semata, sementara kerja-kerja kerakyatan terbengkalai. "Penghargaan tak bisa dimakan," tegas Benni yang berasal dari Fraksi Nasdem.

Dijelaskan Benni, hasil diskusinya dengan Rizki Kurniawan Nakasri, Wakil Bupati Limapuluh Kota, belanja modal daerah terujung Sumbar itu hanya 9,57 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Pembangunan macam apa yang kita harapkan dari anggaran kecil demikian? Semestinya belanja modal itu diangka 20 persen," sebut Benni.

Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan tak menampik data yang diberikan Benni. Menurut Rizki yang acap disapa RKN, belanja operasional Limapuluh Kota mencapai 80 persen. Ini tentu tidak rasional. RKN menyebut, kondisi ini tercipta karena restu bupati. Dia sebagai wakil sudah mencoba beberapa kali agar anggaran bisa diturunkan lebih banyak, terutama untuk kemiskinan. Tapi upayanya sia-sia.

"Tapi bagaimana lagi, itu kebijakan bupati. Saya sebagai wakil bupati beberapa kali mencoba mendorong agar anggaran belanja modal dipush sampai 20 persen, tapi bagaimana lagi, ini kebijakan bupati. Saya cuma wakil. Bola mati di tangan bupati," terang RKN.

Wartawan : Tio Furqon Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU