Berita

Berita ❯ Kota Padang

Angka Prevalensi Stunting di Sumbar Turun Jadi 23,6 Persen

TVRI Sumatera Barat • Kesehatan 29 Maret 2024 JAM 09:17:08 WIB

SUMBAR - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Fatmawati mengungkapkan bahwa angka prevalensi stunting di Sumbar tahun 2023 turun jadi 23,6 persen. 

Ia menyebut, data tersebut berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Angka ini turun dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 25,2.

"Ini menjadi evaluasi untuk tahun 2024 agar upaya dalam percepatan penurunan stunting harus lebih ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan penyediaan dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting," kata Fatmawati, Kamis, 28 Maret 2024.

Lebih lanjut ia mengatakan, keluarga berisiko stunting 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 46,19 persen menjadi 38, 89 persen (turun 7,3 persen).

"Kita telah melakukan audit kasus stunting tahun 2023 di 19 kabupaten kota sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan jumlah 345 audit dengan rincian 7 calon pengantin (catin), 91 ibu hamil, 4 ibu pasca persalinan dan 243 balita dan baduta," tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa upaya menurunkan stunting di Sumatera Barat juga dibantu oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak di lapangan sebanyak 3.354 tim atau 10.062 orang.

"Dimana pada tahun 2024 ini sudah kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilannya kembali. Pada tahun 2024 ini mereka akan melakukan SIDAK yaitu singkatan Seleksi, Dampingi dan Aksi. TPK akan melakukan seleksi sasaran mulai dari Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil atau bersalin, baduta dan balita serta catin yang selanjutnya mendampingi sasaran dan mendapatkan penyuluhan atau KIE. Terakhir, sasaran yang berisiko akan difasilitasi rujukan atau bantuan dari pihak terkait," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI diwakili PKB Ahli Utama Bkkbn, Siti Fathonah menyebut tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN termasuk dalam upaya penurunan stunting. 

"Oleh karena itu kita bersama-sama menyatukan pemikiran dan langkah strategis untuk menuntaskan apa yang ditargetkan di RPJMN," ucapnya.

Dijelaskannya, tugas BKKBN yaitu mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

"Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, BKKBN sebagai ketua pelaksana telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RANPASTI) sebagai acuan yang berfokus pada tiga pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multi pihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting," ucapnya.

Wartawan : Tio Furqon Pratama
Editor : REDAKSI PORTAL MEDIA BARU