Berita

Berita ❯ Kota Padang

BPJS Kesehatan Butuhkan Perpres Baru

Kontributor Daerah • Seputar Sumbar 16 Maret 2020 JAM 06:59:53 WIB

Guna merealisasikan keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS yang terhitung semenjak 1 Januari 2020, BPJS kesehatan menunggu keputusan Peraturan Presiden terakit hal tersebut. Hal ini terjadi karena kenaikan iuran BPJS kesehatan pada awal tahun tersebut disebabkan oleh  adanya peraturan Presiden No 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan.

Pasca dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan, menimbulkan berbagai  pertayaan bagi masyarakat terkait tentang realisasi keputusan tersebut. Untuk itu pengamat hukum kesehatan masyarakat, Firdaus Diezo mengatakan untuk realisasi kebijakan tersebut maka di butuhkan Peraturan Presiden yang menjelaskan tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan dan kembali ke tarif pembayaran semula.

Hal ini karena kenaikan iuran BPJS kesehatan terjadi karena adanya Peraturan Presiden No 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan. Sehingga pihak BPJS kesehatan dapat merealisasikan keputusan tentang pembatalan kenaikan iuran.

Firdaus Diezo menambahkan Presiden seharusnya secepatnya dapat mengeluarkan Perpres tersebut karena masalah iuran BPJS kesehatan merupakan salah satu masalah vital karena berhubungan dengan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Firdaus Diezo menghimbau masyarakat terus mengawasi pemerintah terkait kebijakan ini sehingga realisasi terhadap keputusan MA tersebut dapat secepatnya dilaksanakan.

Wartawan : IRWAN SANTOSO/ JONI BAKRI
Editor : PPID TVRI SUMBAR