Berita

Berita ❯ Kabupaten Pasaman Barat

Mahasiswa Minta DPRD Realisasikan Tuntutan

Kontributor Daerah • Seputar Sumbar 30 September 2019 JAM 06:08:14 WIB

Setelah menggelar aksi dengan sejumlah tuntutan di kantor DPRD Pasaman Barat, ratusan mahasiswa berjanji akan mengawal semua tuntutan mereka.Selain masalah nasional, mahasiswa juga mendesak DPRD Pasaman Barat, mendesak pemerintah, menyelesaikan sejumlah persoalan  yang ada di Pasaman Barat saat ini, seperti dugaan korupsi. Aksi damai ratusan mahasiswa dari berbagai lini di Pasaman Barat,  mendapatkan sejumlah kesepatan antara mahasiswa dengan DPRD.

Mahasiswa berjanji akan mengawal semua tuntutan mereka, baik bersifat masalah nasional maupun lokal.Berapa point penting tuntuttan mereka, menyangkut masalah penolakan RUU KUHP dan perubahan undang-undang KPU, yang dinilai membahayakan terhadap masyarakat serta menguntungkan sejumlah elit. serta RUU tentang mineral dan rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan, yang harus disuarakan oleh DPRD Pasaman Barat, ke DPR RI atau pemerintah pusat.

Sementara itu, mahasiswa juga mendesak DPRD Pasaman Barat, untuk meminta pemrintah daerah, menertibkan sejumlah kegaiatan ilegal, dan pengawasan terhadap sejumlah pembangunan fisik dan kegiatan yang meraka anggap sarat dengan aksi korupsi. serta DPRD dan pemerintah focus dalam misi penyelamatan lingkungan dan pencemaran yang terjadi, seperti limbah dan juga galian.

Salah seorang perwakilan mahasiswa firman menjelaskan, semua tuntuttan mereka, hanya ditanda tangani oleh sejumlah anggota DPRD Pasaman Barat. sehingga setelah pelantikan ketua defenitif nanti, mahasiswa akan terus menagih janji wakil rakyat tersebut, untuk menyuarakan semua tuntuttan mereka. Mahasiswa berjanji, jika semua tuntutan mereka tidak realisasikan, maka mereka akan kembali menggelar aksi dengan jumlah masa Yang lebih banyak lagi, baik di DPRD maupun di kantor bupati Pasaman Barat.Setelah mendapatkan dukungan dari DPRD Pasaman Barat, ratusan mahasiswa dari lintas kampus dan organisasi itu, langsung membubarkan diri. mereka meminta DPRD selaku wakil bisa bersifat tegas dan pro rakyat, dalam semua kebijakan dan produk PERDA, hingga produk undang-udang di DPR RI.

Wartawan : ANDIKA / ANDIKA
Editor : PPID TVRI SUMBAR