LIVE STREAMING

LIVE STREAMING TVRI SUMATERA BARAT
 
TINJAUAN ACARA

Selasa, 29 September 2020

08 : 05PAGI KITA
09 : 00ANAK INDONESIA
09 : 30SALINGKA TANI
10 : 00SUMATERA BARAT HARI INI
11 : 00AYO HIDUP SEHAT
12 : 00MINANG MAIMBAU
12 : 30KULINER
13 : 00SENANDUNG MINANG
13 : 30SUMBAR MEMBANGUN
14 : 00CARITO LAPAU
15 : 00PADULI BASAMO
16 : 05SUMATERA BARAT HARI INI
17 : 00SUARA PUBLIK
18 : 00NADA ISLAMI
18 : 30JEJAK ISLAMI
 
INFO COVID-19
 
 
SOSIAL MEDIA
 
Berita Detil
TVRI Sumatera Barat • Kota Padang28 September 2017 - 06:01 WIB
Maraknya OTT, Mendagri Minta Pejabat Kendalikan Diri
Maraknya OTT, Mendagri Minta Pejabat Kendalikan Diri

Reporter : Delima / Agusri • Editor : Redaksi Berita

A+AAA-
 

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pejabat pemerintah baik di daerah maupun di pusat  sangat disayangkan oleh Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah harus lebih hati-hati dalam mengemban tugas. Peringatan ini khususnya untuk mereka yang akan kembali mencalonkan diri pada penyelenggaraan Pilkada nanti.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu belakangan. Maraknya OTT dipemerintahan ini mengingatkan pada  semua pejabat dan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memahami mengenai area rawan korupsi, termasuk jebakan-jebakan yang harus dicermati dengan baik. Tjahjo menegaskan, jebakan yang dimaksud tersebut bukan inisiatif KPK, melainkan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kepala daerah. Bahkan, menurut Menteri Dalam Negeri ini mungkin saja jebakan tersebut sengaja dibuat oleh lawan politik. Kemudian, tindakan koruptif tersebut diketahui KPK dan ditindaklanjuti dengan penangkapan. Untuk itu dengan tegas, Tjahjo Kumolo menghimbau pejabat pemerintahan untuk dapat mengendalikan diri dan lebih hati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan.

Sementara itu area rawan korupsi diakui Menteri Dalam Negeri ini mulai dari perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan.

Berita Lainnya
 
Komentar Anda

#mediapemersatubangsa