Live Streaming

 
Tinjauan Acara

Minggu, 26 Mei 2019

08 : 01ANAK MINANG CERIA
09 : 00BUKAN TALKSHOW BIASA
16 : 00SUMATERA BARAT HARI INI
18 : 14TIME SIGNAL RAMADHAN 1440 H
 
Informasi

 
Sosial Media
Berita Detil
TVRI Sumatera Barat • Kota Padang13 September 2017 - 06:51 WIB
Disdik Sumbar himbau segera verifikasi data sekolah
Disdik Sumbar himbau segera verifikasi data sekolah

Reporter : HARMALIA/ NURUL QOLBI • Editor : Administrator

A+AAA-
 

Ketua komisi lima DPRD Sumbar menyayangkan masih tingginya laporan keluhan masyarakat terhadap sektor pendidikan didaerah ini. Pihaknya menghimbau Dinas Pendidikan Sumatera Barat  segera menyelesaikan verifikasi data sejumlah sekolah. Memasuki akhir tahun 2017, laporan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman perwakilan Sumatera Barat masih didominasi dari sektor pendidikan. Laporan yang berasal dari sektor pendidikan ini berkaitan dengan kasus pungutan liar yang amsih terjadi disejumlah sekolah.

Menurut ketua komisi V DPRD Sumbar Hidayat terjadinya pungutan liar akibat  banyaknya guru yang berstatus honorer mengajar disekolah-sekolah yang diberikan gaji sangat kecil bahkan tidak layak. Terlebih anggaran yang diberikan untuk sektor pendidikan yang terbatas, sehingga pihak sekolah kewalahan   membayarkan  uang lelah para guru tersebut. Sebelumnya komisi lima DPRD Sumbar telah meminta dinas pendidikan Sumbar agar segera memberikan verifikasi data sejumlah sekolah tersebut.

Agar jumlah guru PNS dan guru honorer dimasing-maisng sekolah segera terdata, sehingga pihak dari DPRD Sumbar bisa mencarikan solusi terkait hal itu. Namun,   Hidayat menilai dinas pendidikan sumbar lamban melaksanakan verivikasi data, sehingga kasus pungutan liar disekolah masih terjadi. Sementara, terkait kasus pungutan liar ini, pihaknya juga meminta tim saber pungli agar tidak sembarangan dalam menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kasus pungutan liar disekolah. Sebab, jika pihak sekolah dan orang tua peserta didik membuat suatu kesepatan untuk iuran dalam rangka pemenuhan fasilitas belajar disekolah, maka hal tersebut tidak termasuk kategori kasus pungutan liar.

 

Berita Lainnya
 
Komentar Anda

#mediapemersatubangsa