Live Streaming

 
Rangkaian Acara

Jum'at, 14 Desember 2018

14 : 00SEKILAS SUMBAR
14 : 05NADA ISLAMI
14 : 30PESONA SUMBAR
15 : 00DENDANG 15
16 : 00BERITA RANAH MINANG
17 : 00NUANSA IMAN
 
Prakiraan Cuaca
 
Gempa Terkini
5,2SR
12-Dec-18 00:20:12 WIB
Kedalaman 21 Km
109 Km Northwest Kep-mentawai-sumbar
Does Not Generate Tsunami
Sumber : Data BMKG
Berita Detil
Kontributor Daerah • Kota Payakumbuh16 Mei 2017 - 06:29 WIB
Evaluasi Pilkada, Sejumlah Hal Perlu Diperbaiki
Evaluasi Pilkada, Sejumlah Hal Perlu Diperbaiki

Reporter : EDWARD • Editor : Redaksi BRM

A+AAA-
 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Payakumbuh mencatat sejumlah masukkan terkait pelaksanaan pilkada serentak jilid ii yang digelar 15 februari. Selain pembenahan penyelengara perbaikan pengawasa pemilu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan diharapkan lebih meningkat kedepannya.

Meski diwarnai sejumlah persoalan namun pelaksaanaan pilkada serentak di Payakumbuh berjalan baik. Sebelumnya sejumlah persoalan terjadi jelang digelarnya pilkada serentak di kota perlintasan Sumbar Riau itu. Selain pencopotan sejumlah Panita Pemungutan Suara (PPS), karena diduga tidak netral sebagai penyelenggara.

Juga termasuk dukungan ganda yang diserahkan oleh dua pasang calon walikota-wakil walikota yang maju dari jalur perseorangan termasuk soal pencalonan paslon yang maju lewat partai politik. Kedepan penting bagi parpol mempersiapkan diri untuk mencalonkan kandidat tertentu dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam uu termasuk surat pengunduran diri sang calon jika ia merupakan anggota DPRD.

Sementara terkait logistik pilkada dinilai tidak menjadi masalah namun yang perlu diperhatikan saat penyortiran karena masih ditemukan surat suara ganda yang diterima pemilih. 

Ketua KPU juga menyebutkan beberapa persoalan lain yang terjadi di pilkada serentak 2017 seperti integritas hasil soal pungut-hitung sengketa hasil pilkada yang sempat berakhir di mahkamah konstitusi termasuk peningkatan partisipasi pemilih.

Juga persoalan kurang semaraknya pesta demokrasi dan kurang meriah dimana salah satu faktornya karena alat-alat peraga hanya disediakan oleh penyelenggaran saja (KPU). Selain itu persoalan kerangka hukum pemilu yang tidak memberikan kepastian karena selalu berubah-ubah khususnya pada saat menjelang pilkada sehingga pengesahan uu pilkada sering terlambat.

Evaluasi pemilu 2017 diharapkan menjadi perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah yang akan datang.

 

Berita Lainnya
 
Komentar Anda

Media Sosial :

TVRI Stasiun Sumatera Barat