Ketua Komisi V DPRD Sumatera Barat minta kemenag RI membatalkan wacana Sertifikasi Ulama. Sertifikasi ulama dinilai tidak bijak karena hanya akan menimbulkan  persoalan di tengah umat islam. Wacana Kementerian Agama RI untuk melakukan sertifikasi terhadap ulama mendapat tantangan dari sejumlah ormas dan lembaga, salah satunya datang dari Komisi V DPRD sumatera barat. Wacana ini dinilai tidak tepat dan tidak perlu dilanjutkan karena akan menimbulkan persoalan dan pertentangan di tengah umat islam.

Hal ini dikarenakan ulama dan mubaliq tersebut bukanlah sebuah porfesi yang perlu memiliki sertifikasi. Bila  ceramah maupun Kutbah Jum’at yang dilaksanakan ulama ini dikhawatirkan bermuatan politik  tertentu bukan berarti pemerintah harus turun tangan  melakukan pembatasan. Ulama tersebut akan di tinggalkan umat bila isi ceramahnya tidak sesui dengan keyakinan yang dimilikinya.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar ini meminta Kementrian Agama tidak perlu menyama ratakan kondisi umat di sejumlah  daerah di Indonesia. Meski suhu politik di Kota Jakarta saat ini kurang kondusif  bukan berarti  hal yang sama terjadi di daerah lain.