Komisi satu DPRD SUMBAR meminta Dinas PU melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap aktifitas pengerjaan proyek pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya tidak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran negara.

Adanya dugaan penyimpangan anggaran dilingkungan Dinas PU  PRASJALTALKIM mendapat sorotan anggota DPRD Sumatera Barat. Komisi Satu DPRD Sumatera Barat menilai dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di Dinas ini membuktikan  lemahnya pengawasan dan kontrol dari pimpinan. Apalagi kasus penyimpangan ini terjadi sudah cukup lama. Untuk itu  pengawasan melekat atau waskat dan wasnal dari lembaga terkait harus ditingkatkan. Guna menekan terjadinya kasus serupa, ketua Komisi Satu DPRD Sumatera Barat minta Pemerintah Provinsi atau Gubernur untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di tingkat OPD.

Sementara pelaku dugaan penyelewengan di Dinas PU PRASJALTALKIM SumBar ini diketahui berinisal JSN yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK di Dinas  tersebut. Dalam aksinya pelaku menggunakan surat pertanggungjawaban SPJ fiktif dalam pengadaan tanah untuk  proyek pembangunan jalan samudera di Padang dan pembebasan lahan untuk proyek fly over di kabupaten Padang Pariaman.