Loading...

NEWS

#mediapemersatubangsa

Alih Kelola SMA Dan SMK, DPRD Terpaksa Potong Gaji Pegawai

Kontributor Daerah • Kabupaten Pasaman Barat15 Desember 2016 - 05:21 WIB

Alih Kelola SMA Dan SMK, DPRD Terpaksa Potong Gaji Pegawai

Reporter : Parwis Nasution • Editor : Redaksi Berita

 

DPRD Sumbar menilai alih fungsi kewenangan pendidikan tingkat SMA, SMK dari Kabupaten, Kota ke Provinsi sangat krusial bagi APBD Sumbar. Hal itu disebabkan  hingga kini pemerintah pusat belum memberikan pembiayaan alih fungsi kewenangan tersebut, padahal menurut DPRD agar proses alih kelola bisa berjalan dengan lancar maka perlu pembiayaan yang cukup bersar dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Apalagi dengan alih kelola, secara otomatis seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA, SMK secara langsung akan menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi Sumbar, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan tunjangan pokok pendidik. Anggota DPRD Sumbar Muzli M Nur bersama anggota DPRD Dapil IV Pasaman dan Pasaman Barat saat berkunjung ke Lubuk Sikaping mengatakan, untuk memenuhi pembiayaan alih kelola kewenangan tersebut pemerintah bersama DPRD terpaksa mengurangi belanja modal menjadi belanja tidak langsung seperti halnya pengurangan gaji pegawai. Selain di bidang pendidikan, pada Tahun 2017 nanti kehutanan dan pertambangan juga dialih kelolakan dari Kabupaten, Kota ke Provinsi.

Sosial Media

 

News

Berita Terkini Seputar Sumatera Barat