LIVE STREAMING

LIVE STREAMING TVRI SUMATERA BARAT
 
TINJAUAN ACARA

Selasa, 29 September 2020

08 : 05PAGI KITA
09 : 00ANAK INDONESIA
09 : 30SALINGKA TANI
10 : 00SUMATERA BARAT HARI INI
11 : 00AYO HIDUP SEHAT
12 : 00MINANG MAIMBAU
12 : 30KULINER
13 : 00SENANDUNG MINANG
13 : 30SUMBAR MEMBANGUN
14 : 00CARITO LAPAU
15 : 00PADULI BASAMO
16 : 05SUMATERA BARAT HARI INI
17 : 00SUARA PUBLIK
18 : 00NADA ISLAMI
18 : 30JEJAK ISLAMI
 
INFO COVID-19
 
 
SOSIAL MEDIA
 
Berita Detil
TVRI Sumatera Barat • Kota Padang02 Agustus 2016 - 08:00 WIB
6 tahun di proses PT. KAI kembali lanjutkan proses sengketa lahan dengan Basko
6 tahun di proses PT. KAI kembali lanjutkan proses sengketa lahan dengan Basko

Reporter : Sherly Zulkarnaen/ Joni Bakri • Editor : Redaksi Berita

A+AAA-
 

Sengketa tersebut terjadi antara PT. KAI divre ii Sumbar dan seorang pengusaha Sumatera Barat Basrizal Koto yang sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. PT. Kereta Api Indonesia – KAI - Divre II Sumbar telah melakukan pelaporan terkait dugaan pemalsuan surat oleh pemilik PT.BMP dalam tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu untuk penerbitan sertifikat hgb 200, 201 dan 205.

Pelaporan PT. KAI tersebut berbunyi tentang perkara tindak pidana penyerobotan, pengrusakan, membangun tanpa izin bangunan sepanjang jalur Kereta Api yang dilakukan oleh PT Basko Minang Plaza BMP. Selain itu PT.KAI menggugat PT BMP karena PT BMP tidak membayar sewa tanah milik PT.KAI yang dipakainya di belakang gedung Mall dan Hotel Basko di Jalan Hamka, Air Tawar Padang.

Kuasa hukum PT. Kereta Api Indonesia  Divre II Sumatera Barat Miko Kamal menyatakan mengapresiasi dan mendukung kejaksaan tinggi Sumatera Barat dalam penegakan supermasi hukum/ termasuk kasus sengketa lahan PT.KAI Sumbar yang sudah bergilir 6 tahun belakangan ini. Sementara itu pernyataan kepala kejaksaan tinggi – ka Jati - Sumatera Barat di media memberi angin segar bagi PT.KAI untuk menggulirkan kembali kasus yang sudah bertahun-tahun di proses ini.

Pihak PT.KAI masih menunggu kepastian hukum untuk melakukan langkah berikutnya terkait dengan kasus  tersebut/ dan akan menjalankannya sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Berita Lainnya
 
Komentar Anda

#mediapemersatubangsa